Wali Kota Diminta Peduli Disabilitas

oleh

Kabarkepri.id – Kendati belum resmi menjabat, pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang terpilih, Syahrul dan Rahma sudah mendapat permintaan khusus dari warga yang tergabung dalam Forum Peduli Hambatan Pendengaran (FPHP) Kota Tanjungpinang. Sayharul-Rahma diminta berperan aktif dalam peningkatan kualitas hidup penyandang disabilitas.

Ketua FPHP Kota Tanjungpinang, Dwi Vita Lestari menilai sudah saatnya Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan wali kota yang baru memperdulikan masa depan kaum disabilitas. Menurut dia, disabilitas bukan hanya tanggung jawab orangtua, melain-kan harus ada andil besar pemerintah, termasuk pemda.

”Khususnya dalam menye-diakan fasilitas umum khusus untuk disabilitas, penye-diaan guru yang kompeten, dan juga lapangan kerja. Ini sangat vital dan harus segera ada jalan keluar, masak kaum disabilitas banyak yang nganggur,” kata Dwi, kemarin.

Dwi juga melihat kerepotan dan kesusahan orangtua yang memiliki anak penyandang disabilitas. Ongkos terapi dan berobat mereka cukup tinggi harganya, sehingga menyulitkan orangtua untuk melakukan terapi atau pengobatan. Alhasil, ada sebagian warga yang membiarkan saja anaknya mengalami disabilitas, tanpa pendidikan ataupun pembekalan keterampilan. Sehingga, anak tersebut akhirnya salah didik dan salah asuh.

”Pemerintah bantu juga mereka yang disabilitas ini. Seperti anak-anak tuna rungu, terapinya itu per jam Rp 50 ribu. Terus, alat bantu dengarnya juga mahal. Itu baru anak tuna rungu,” kata Dwi.

Syahrul yang notabene mantan guru dan kepala sekolah, kata Dwi, tentunya tahu tentang kesusahan orangtua yang anaknya penyandang disabilitas. Syahrul dianggap mengerti bahwa anak disabilitas juga butuh kerja dan butuh mengenyam pendidikan.

”Maka dari itu, kami berharap wali kota yang baru bisa mengedepankan anak berkebutuhan khusus yang jumlahnya hanya segelintir dari orang normal ini. Perlu juga dicarikan pekerjaan oleh pemerintah serta diberikan bantuan terapi gratis atau alat bantu kesulitan mereka,” pungkas Dwi.

Sebelumnya, Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kepulauan Riau mendorong agar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bersinergi dan berkomitmen dalam menjamin ketersediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak-anak berkebutuhan khusus.

Hal ini bertujuan untuk mewujudkan hak yang sama setiap anak Indonesia, yang juga harus didapatkan oleh anak-anak disabilitas. Ketua KPPAD Kepri Muhammad Faizal menyoroti, sejauh ini ketersediaan fasilitas dan aksesibilitas belum bisa dikatakan ideal.
”Padahal sudah saatnya mereka mendapatkan fasilitas, sarana dan prasarana yang sama dari pembangunan yang dibuat oleh pemerintah,” ujarnya.

Hal yang paling krusial, sebut Faizal, adalah saat penerimaan siswa baru. Ia menyebutkan hingga kini masih banyak sekolah yang tidak memiliki guru ataupun sarana khusus untuk kaum disabilitas. (aya)

Respon Anda?

komentar



Source