Harga sembako menjadi salah satu penyebab terjadinya inflasi di Kabupaten Karimun. Inflasi di kisaran angka 2 persen pada tahun 2019 yang di bawah angka nasional.
KARIMUN – ”Karimun tidak daerah penghasil produk pertanian. Ketergantungan barang dari luar sangat tinggi. Ini membuat inflasi terjadi, meskipun tidak terlalu tinggi. Sebagaimana kita ketahui, harga beberapa komoditas tahun ini mengalami kenaikan drastis,” kata Aunur Rafiq, Senin (4/11).
Sebagai ketua tim pemantau inflasi daerah, ia menuturkan, kenaikan harga cabai merah, sayuran lainnya membuat infalasi.
Sehingga dibutuhkan kerja sama semua pihak, untuk menekan angka inflasi tersebut.
Rafiq menyarankan, masyarakat memanfaatkan lahan rumah atau pemukiman atau tanah kosong untuk bercocok tanam.
Terutama, jenis sayuran yang mudah ditanam seperti daun ubi, kangkung, sawi bahkan termasuk cabai merah.
Hasil pertanian beras dari Pulau Kundur belum maksimal, untuk memasok kebutuhan pasar.
Menurutnya, membuat beras masih didominasi beras asal Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Sehingga, harga tergantung dari daerah asal sebagai pemasok utama.
Selain itu, minimnya lapangan kerja membuat pertumbuhan ekonomi bergerak lambat.
UKM dan IKM tidak maksimal berproduksi karena faktor daya beli yang rendah. Untuk itu, pemerintah terus mendorong upaya menekan angka inflasi.
”Nantinya penekanan itu melalui berbagai cara. Sehingga kenaikan harga sembako dan komoditas lainnya bisa ditekan dan daya beli masyarakat bisa meningkat,” utur Rafiq.
Sebelumnya, Ketua LSM Kiprah Nusantara pernah menyarankan, agar peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dapat menekan inflasi di Karimun dalam kurun 4 bulan terakhir ini.
”Kita lihat infalasi di Karimun saat ini, harus segera diatasi dengan baik. Peran serta TPID menekan laju kenaikan harga harga, harus lebih baik dari sebelumnya. Jangan sampai laju inflasi Karimun mendekati batas tertinggi, bahkan mendekati batas angka sasaran nasional,” kata Jhon Syahputra, beberapa waktu lalu.
Ia memperkirakan, kenaikan harga laju inflasi dampak kenaikan harga beberapa komoditas telah mencapai 4 persen.
Angka tersebut, hampir mendekati batas atas sasaran inflasi nasional sebesar 4,5 persen.
Tampaknya sulit bisa menjaga inflasi Karimun pada angka 3,5 plus minus 1 persen.
Itu disebabkan beberapa faktor, mengingat Karimun tidak termasuk daerah produksi hasil pertanian.
Ia menyarankan, TPID yang diketuai oleh Bupati Karimun Aunur Rafiq memiliki data terkait komoditas pangan yang kredibel, reliable, akurat, terkini dan dapat diakses untuk digunakan sebagai acuan neraca pangan daerah.
Kemudian ia menyarankan, untuk melaksanakan kerja sama perdagangan komoditas antar Kabupaten Kota dari luar Kepri.
Akan lebih baik, jika ini sudah dilaksanakan tetapi jika belum dilaksanakan disarankan dapat dilakukan untuk ke depan yang lebih baik.
Kemudian diskusi atau kordinasi dengan pemangku kepentingan, terkait pemetaan kebutuhan masyarakat derta mencari sumber produksi terdekat dengan Kabupaten Karimun. (ALRION)
