Pemerintah Kota (Pemko) Batam diminta membantu pedagang di pasar bisa memasuki pasar online, ditengah pandemi virus Korona (Covid-19).
BATAM – Modem itu diharapkan dapat mendukung eksistensi aplikasi Pasar Mama di Android, milik Batam. Pemko Batam juga diminta melakukan re-orientasi APBD untuk tahun 2021 nanti.
Imbauan itu disampaikan Komisi II DPRD Batam, Jumat (12/6) di Batam. ”Kita minta, Pemko Batam membantu pedagang atau UMKM untuk masuk pasar online. Sediakan modem di pasar, agar bisa digunakan pedagang, menjual secara online,” kata anggota Komisi II DPRD Batam, Sahat Tambunan.
Langkah ini penting dimulai dari sekarang, sehingga bisa menekan penyebaran virus Korona. Selain itu, bisa menjaga perekonomian masyarakat para pedagang dan masyarakat umum. ”Harapan kita ke Pemko, satu modem disediakan disetiap pasar. Agar bisa merubah cara pemasaran ke online,” saran Sahat.
Diingatkan, Pemko harus mengubah paradigma masyarakat, dalam pemasaran. Pasar online dinilai, sudah menjadi kebutuhan. Disisi lain, Pemko Batam menjalankan program seperti Nawacita Presiden, poin pertama, untuk pengembangan UMKM.
”Dengan bantuan modem, Pemko Batam bisa merumuskan kebijakan untuk mendapat pajak dari sana. Jadi saling mendukung,” imbau dia. Kemudian, Sahat meminta pedagang di pasar untuk dibimbing, dalam penggunaan internet. Apa lagi, sekarang Batam sudah memiliki aplikasi Pasar Mama, untuk memasarkan sembako secara online.
”Jadi aplikasi Pasar Mama itu juga bisa maksimalkan untuk membantu semua pedagang di pasar yang ada di Batam,” pesan dia. Sementara anggota Komisi II lainnya, Mulia Rindo Purba meminta agar Wali Kota Batam, melakukan re-orientasi APBD.Dalam beberapa tahun belakangan ini, berorientasi pada pembangunan fisik, harus diubah ke pengembangan ekonomi lewat UMKM. ”Harus ada reorientasi, untuk menggairahkan UMKM di Batam. Mulai dari merubah postur anggaran bagi Dinas UMKM Batam. Sehingga mendorong peningkatan produksi UMKM,” pesannya. Anggaran dinas itu diakui sangat kecil. Di APBD murni, kurang dari Rp3 miliar. ”Kemudian dikurangi karena refocusing untuk penanganan Covid19 tahun 2020. Itu tidak sejalan dengan harapan, untuk membangun ekonomi rakyat,” beber Rindo.
Dinilai, perlu mendorong peningkatan produksi, UMKM. Sistem pendataan lebih baik. Saat ini, Batam tidak memiliki bank data UMKM. ”Jika sistem pendataan baik dan kita memiliki bank data, maka langkah konkrit membangun UMKM bisa maksimal,” harapkan.
Kepala Dinas UMKM Kota Batam, Suleman Nababan mengatakan, saat ini sebagain UMKM di Batam sudah terlibat dalam gerak teknologi ini. (mbb)