Pungutan Parkir di Dataran WTB Langgar Perda

oleh
Sejumlah pedagang menempati lahan kosong depan Asrama Haji Batam. Lahan tersebut dijadikan area wisata kuliner bagi pengunjung ataupun wisatawan yang akan menikmati berlibur dan berfoto di depan welcome To Batam. F Cecep Mulyana/Batam Pos

Kabarkepri.id – Rencana Dinas Perhubungan (Dishub) Batam akan mengevaluasi penyelenggaran parkir di area kuliner di depan Welcome To Batam (WTB) belum terealisasi. Kutipan melebihi ketentuan hingga juru parkir tidak berseragam masih saja terjadi.

“Satu motor Rp 2 ribu bang. Bayarnya harus sekarang,” kata seorang petugas parkir, malam takbiran idul adha lalu. Ditanya namanya, petugas tersebut mengelak, justru ia mengatakan aturan di lokasi tersebut memang demikian. “Di sini memang beda,” tambah dia.

Sementara Dishub Batam memastikan lokasi tersebut merupakan salah satu titik parkir yang tercatat untuk dipungut retribusinya. Artinya, penyelenggaraan parkir harus sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor tentang retribusi parkir.

Tetapi, pantauan Batam Pos, sejumlah pelanggaran justru dilakukan, selain tarif yang dipungut Rp 2 ribu per motor padahal sesuai perda hanya Rp 1 ribu per motor, meminta pembayaran di depan merupakan pelanggaran. Tidak hanya itu, jukir-jukir yang bertugas hingga belasan orang tidak ada satupun berseragam Jukir Dishub. Lalu, pungutan hingga di atas jam yang ditentukan, pada revisi Perda disebutkan batas maksimal waktu pemungutan pukul 22.00 WIB.

“Heran juga bisa beda dengan tempat lain. Tapi kata petugas parkir untuk pengamanan juga,” kata seorang warga, Sumiati.

Dikonfirmasi soal ini, Pelaksana Tugas (Plt) Dishub Batam Rustam Efendi tidak merespon, beberapa kali di SMS tidak dibalas dan telepon tidak diangkat.

Soal pelanggaran seolah dibiarkan oleh Dishub Batam, karena sejak Selasa (7/8) Dishub melalui Kepala Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis (UPT) Batam Lya Ratri Arum mengungkapkan setoran ke kas daerah titik parkir tersebut hanya Rp 500 ribu perpekan.

“Kami akan evaluasi titik parkir di sana,” kata dia.

Dikonfirmasi, Kamis (23/8) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Batam Alex kaget akan pelanggaran di lokasi tersebut. Ia mengatakan, seharusnya karena lokasi tersebut terdaftar tidak ada lagi jukir lain selain jukir dari Dishub Batam.

“Ada sumbangsih ke kas daerah harusnya memang, seharusnya tidak ada jukir lain dan pelanggaran. Kami akan cek,” pungkasnya. (iza)

Respon Anda?

komentar



Source