Pemko Batam akan Bantu Lombok

oleh

Kabarkepri.id – Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan Pemerintah Kota (Pemko) Batam akan menyikapi surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Sikap Pemko Batam dimungkinkan dengan menggerakan potensi dari aparatur atau dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) akan dibicarakan terlebih dahulu, pihaknya akan mempelajari surat edaran tersebut, pasca liburan idul adha atau hari ini.

“Tentu kami akan ambil langkah untuk memfollow up surat edaran itu. Memang, perlu ada kebersamaan membantu saudara kita yang terkena bencana,” kata Amsakar.

Hal serupa yang telah dilakukan oleh Pemko Batam untuk korban Tsunami Aceh 2004 silam.

Menurut dia, pihaknya akan menggerakna potensi yang ada dari masyarakat hingga aparatur yang bertugas di Pemko Batam. Bahkan ketika ditanya apakah dimungkinkan bantaun dapat diambild ari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Batam, Amsakar mengatakan langkah ini bisa saja dilakukan dan ini tidak masalah karena berkenaan dengan solidaritas antar daerah.

“Sekarang pun masih ada dana tidak terduga fokusnya memang kalau ada bencana, sampai sekarang dana itu belum digunakan. Kalau nanti memang harus diambil anggaran itu kita akan ambil dari sana, tapi bisa hal lain yakni dengan memobilisasi di PNS kita juga masyarakat,” papar Amsakar.

Namun ia mengaku, tidak hafal terkait besaran dana terduga tersebut. Dan, ketika ditanya soal kemampuan Pemko Batam jika seandainya bantuan diambil dari APBD Kota Batam ia belum bisa berkomentar. “Jumlah kalau pakai APBD berapa, saya belum sejauh itu. Tetapi tentu kami akan gerakkan potensi yang ada,” ujarnya.

Menurut informasi yang ia peroleh, gempa lombok belum dikategorikan sebagai Bencana Nasional. Karena gempa tersebut masih dapat diselesaikan di tingkat pemerintah daerah dan dianggap sebagai gempa yang belum memiliki eskalasi yang luas.

“Tetapi kalau edaran Mendagri sudah ada, kita mesti meyikapinya. Suratnya belum sampai ke kami, hingga selasa sore sembari menonton bola belum saya dapatkan. Besok (hari ini) setelah libur kami akan baca itu (surat edaran),” kata Amsakar.

Sebelumnya, Mendagri mengeluarkan surat edaran Nomor 977/6131/Sj dan 977/6132/Sj tanggal 20 Agustus 2018, yang ditujukan kepada seluruh Gubernur, Bupati, Walikota di seluruh Indonesia. Isinya memfasilitasi provinsi-provinsi di Indonesia memberikan bantuan untuk korban gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Dalam surat tersebut pemerintah daerah yang akan membantu dapat menggunakan APBD masing-masing dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran.

Menanggapi hal ini, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam menilai, terkait aturan keuangan daerah hal ini sangat memungkinkan dilakukan di setiap daerah. Salah satunya dengan memberikan bantuan dari pos anggaran yang tidak terduga. “Kita tiap tahun anggarkan untuk bencana alam ini,” kata Udin P Sihaloho, anggota Banggar DPRD Kota Batam, Selasa, (21/8).

Hanya saja kata Udin, dengan melihat kondisi anggaran Pemko Batam yang defisit saat ini, sangat tak memungkinkan mengeluarkan anggaran tersebut. “Mungkin cara yang lebih efektif tanpa menggangu keuangan kita dengan cara mengumpulkan langsung uang dari pejabat eselon hingga anggota DPRD. Apalagi sesuai surat edaran tersebut tak menentukan besaran sumbangan yang harus diberikan oleh daerah.

“Artinya sebagai bentuk empati kita atas kejadian yang menimpa saudara kita disana,” tutur Udin.

Gubernur Kepri atau Wali Kota Batam bisa mengeluarkan surat edaran ini terkait bantuan ini. Apakah itu dikumpulkan di tingkat provinsi atau cukup dari kota Batam, dan tentunya harus kesepakatan bersama.

“Kalau diambil dari APBD saya tidak yakin, karena untuk 2018 saja kita defisit Rp 268 miliar. Belum lagi tahun 2019 kita diwajibkan membayar tunda bayar kemarin (2017-red). Artinya tidak mungkin dipaksakan bila melihat APBD saat ini,” sebut Udin. (iza)

Respon Anda?

komentar



Source