Isdianto Dukung Percepatan Pembangunan Kelautan di Natuna

oleh -

* Jadi Kawasan Khusus Pariwisata dan Perikanan

Plt Gubernur Kepulauan Riau H Isdianto menyambut baik rencana pemerintah pusat terus terus melakukan pembangunan sektor kelautan di Natuna. Apalagi pembangunan itu untuk  mendukung kegiatan pemanfaatan sumber daya laut yang kaya di Natuna. Sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat.

“Bisa juga kita berharap pemerintah pusat menjadikan Natuna sebagai kawasan khusus wisata, kawasan khusus perikanan atau kawasan khusus pertahanan. Intinya, semua kebijakan itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Isdianto di sela mendampingi Kunjungan Kerja Menko Polhukam Mahfud MD ke Natuna, Kepri, Rabu (15/1).

Menurut Isdianto, pihaknya sangat berharap seluruh daerah di Kepri mendapat mendapat support pembangunan kelautan dari pusat. Tapi dengan memulai dari Natuna, pembangunan itu juga sampai ke daerah lain. Sektor perikanan dan kelautan ini memang salah satu sumber ekonomi Kepri.

Isdianto melihat rumusan yang disiapkan untuk Natuna sangat baik. Apalagi pemerintah daerah dilibatkan dalam memajukan kawasan ini. Yang pasti, Kepri tetap menunggu regulasi dari pusat untuk memajukan Natuna.

Mahfud ke Natuna untuk menindaklanjuti kunjungan Presiden Joko Widodo pekan lalu. Saat itu, selain bertemu dengan nelayan, Jokowi juga membagikan sertifikat tanah untuk rakyat, sekaligus menegaskan bahwa Natuna adalah bagian dari NKRI. Jokowi juga sempat menyampaikan kepada Isdianto tentang rencana pembangunan Jembatan Batam Bintan pada tahun 2021.

Dalam kunjungan kerja ke Ranai, Natuna,  Mahfud MD didampingi Menteri KP Edhy Prabowo dan Wamen ATR/BPN Surya Tjandra. Hadir juga Deputi Bidang Koor SDM, Iptek dan Budaya Maritim Kemenko Kemaritiman Safri Burhanuddin, Deputi Bidang Polhuk Hankam Kementerian PPN/Bapennas Slamet Soedarsono, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian LHK Sigit Hard Winarto, Dirjen Imigrasi Kemenkum dan HAM Ronny F Sompie. Selain itu tampak hadir Asops Panglima TNI Mayjen TNI Tiopan Aritonang, Kabaharkam Polri Komjen Pol Agus Andrianto, Waasrena Kasad Brigjen TNI Heru Sudarminto, Asops Kasal Laksda TNI Didik Setiyono, Pangkoopsau 1  Marsda TNI M. Khairil Lubis dan Sestama Bakamla Laksda S Irawan.

Dari Kepri, selain Isdianto, hadir juga Pangkogabwilhan I Laksdya TNI Yudo Margono, Kapolda Kepri Irjen Pol Andap Budi Revianto, Danrem 033/WP Brigjen TNI Gabriel Lema, Kabinda Kepri Brigjen Pol RC Gumay dan Bupati Natuna Hamid Rizal.

Mahfud, yang tiba di Bandara Raden Sadjad pukul 08.15 langsung menuju Faslabuh TNI AL Selat Lampa. Di Selat Lampa, Mahfud, Isdianto dan menuju KRI Semarang 594. Setelah paparan situasi oleh Pangkogabwilhan I, dilangsungkan rapat. Dalam kesempatan itu, Mahfud, Isdianto dan rombongan juga menyaksikan Fly Pass TNI AU dari 4 Pesawat Tempur F16 dan Sailing Pass dari Anjungan Kapal. Ada 14 Kapal diantaranya Kapal Perang, Kapal Bakamla, Kapal Polri.

Menurut Isdianto, kunjungan Presiden Jokowi dan dilanjutkan dengan kehadiran Menkopolhukam, semakin mempertegas perhatian pemerintah terhadap Natuna. Karena itu, program-program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat Natuna, termasuk meningkatkan keamanan wilayah perbatasan sangat didukung.

Memang pada kesempatan itu, Mahfud menegaskan bahwa Kedaulatan NKRI tidak ada tawar-menawar. Ini juga sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi yang sudah melakukan kunjungan beberapa hari sebelumnya dan melihat secara langsung kondisi di Natuna.

“Mari kita jaga hak berdaulat atas laut Indonesia, dan kita bukan sedang dalam perang oleh sebab itu instruksi Presiden harus kita jalankan,” kata Mahfud.

Instruksi Presiden itu, kata Mahfud adalah meningkatkan volume patroli di laut Indonesia, Kedua melakukan koordinasi lintas kementerian/lembaga serta hubungan antara pusat dan daerah mengenai pengelolaan Natuna kedepannya.

Pemerintah juga, kata Mahfud akan memaksimalkan pemanfaatan sentra-sentra kegiatan kelautan dan perikanan sehingga memberi dampak positif bagi perekonomian Natuna.

Menurut Mahfud, kunjungannya sebagai tindak lanjut atau memfollow-up arahan Presiden yang tetap menginginkan kedaulatan bangsa Indonesia tetap terjaga dan tidak dicuri oleh negara lain. Untuk masalah hak kedaulatan dan kedaulatan bangsa akan dilaksanakan oleh unsur TNI-Polri, sementara Pemerintah akan menjaga rakyatnya termasuk para nelayan

“Pemerintah akan terus melakukan pembangunan guna mendukung kegiatan pemanfaatan sumber daya laut yang kaya di Natuna,” kata Mahfud.

Dalam pada itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menambahkan, mengenai kapal pengawas perikanan yang akan dihibahkan oleh Jepang sudah dilihat secara langsung dan perlu direpair karena kapal tersebut second (bekas) yang membutuhkan waktu lebih dari satu tahun untuk perbaikan. Kemungkinan akan ada penambahan satu unit lagi sehingga menjadi tiga unit Kapal Pengawas Perikanan dari Jepang.

Berbagai persoalan yang dihadapi para Nelayan satu persatu, kata Edhy  akan diurai dan dicari solusi sehingga kehadiran Pemerintah bagi rakatnya bisa dirasakan. Masalah saat ini yang dihadapi para Nelayan yakni Bahan Bakar dan Jenis Kapal yang masih jauh dari harapan para Nelayan karena tidak sesuai dengan keinginannya (kapal masih kecil dan terbuat dari fiber)

“Dengan semangat kebersamaan, Insha Allah setiap permasalahan yang dihadapi akan teratasi. Intinya dengan kita berkumpul sore ini, permasalahan yang dihadapi bisa diselesaikan,” kata Edhy.

Soal bantuan kapal, Isdianto  memang berharap agar pemerintah pusat memberi bantuan untuk nelayan dalam bentuk kapal tangkap yang lebih besar dari saat ini. Sehingga nelayan Natuna bisa melaut ke daerah yang lebih jauh dan hasil tangkapan yang lebih banyak.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *