Sekda Provinsi Kepri TS Arif Fadillah menjelaskan pelaksanan pilkada 2020 khsusunya di Kepri, akan dihadapkan pada permasalahan distribusi logistik. Karena kondisi letak geografis Kepri yang terdiri pulau-pulau.
“Ini selalu menjadi persoalan yang terus berulang. Meski begitu secara umum, Provinsi Kepri dan 6 kabupaten/kota minus Kota Tanjungpinang, siap melaksanakan pesta demokrasi 2020 mendatang,” jelas Arif Fadillah saat menerima Kunjungan Kerja Sepesifik Komisi II DRP RI ke Provinsi Kepri bertempat di Graha Kepri Batam, Kamis (14/11).
Diakui Arif, persoalan yang paling menonjol dihadapi Kepri memang masalah logistik. Utamanya untuk mendistribusikan keperluan terkait pelaksanaan pilkada. Bagaimana saat kita harus mengantarkan logistik ke pulau kecil dan terluar.
“Itu yang terus carikan jalan keluarnya, “jelas Arif.
Provinsi Kepri juga sambung Arif telah melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) beberapa waktu lalu bersama KPUD dan Bawaslu Kepri. Pun juga dengan launching pilkada 2020.
“Penandatangan ini menjadikan Provinsi Kepri paling awal menyerahkan NPHD dan melaunching pilkada,” kata Arif.
Arif juga menyoroti persoalan netralitas PNS dalam proses pilkada. Bahkan sebagai bentuk komitmen netralitas abdi negara, kalau bisa PNS disamakan dengan TNI/Polri tidak menggunakan hak pilihnya.
Ketua Rombongan sekaligus Wakil Ketua Komisi II Arif Wibowo menekankan kalau kunjungan ke Kepri memang guna melihat dan memastikan terkait kesiapan dan persiapan pilkada 2020. Karena tidak mungkin tidak ada persoalan dan kendala terkait pelaksanaan pilkada.
Persoalan anggaran menjadi sangat penting diperhatikan. Karenanya anggaran dana pilkada yang tertuang dalam NPHD Kepri, mulai dari proses pencairan, penyaluran dan penyusunannya harus diperhatikan dengan betul-betul, pintanya.
Juga dengan kesiapan KPU baik provinsi, kabupaten/kota mulai dari tahapan, penyuluhan hingga melakukan bimbinangan teknis bagi penyelenggara. Dalam hal ini petugas PPK, PPS, PPDP hingga KPPS. “Jangan sampai ini juga menjadi permasalahan, ” tegasnya.
Pun juga dengan masalah daftar pemilih. Baik itu data pemilih ganda, tidak sesuai alamat sampai keterbatasan identitas pemilih karena ketiadaan blangko KTP. Begitu juga dengan tingkat partisipasi pemilih. Makin kesini, tingkat kepsertaan masyarakat, harus makin meningkat, harapnya.
Hadir pada pertemuan tersebut, anggota KPUD Provinsi Kepri, amggota Bawaslu Kepri, Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten/kota dan staf ahli bupati/walikota serta hadirin anggota lainnya.
