BATAM – Salah satu balon Pilkada Kota Batam, Candra Ibrahim tidak lagi mengambil formulir ke berbagai partai politik (parpol) setelah sebelumnya ia mendaftar ke PDIP, Nasdem dan Partai Golkar. Padahal, beberapa parpol masih membuka pendaftaran bakal calon.
Menurut Ketua PWI Kepri, keputusannya untuk tidak lagi mendaftar ke parpol-parpol lain karena dia sudah mendaftar di tiga partai plus sudah pula menyerahkan data diri dan kliping kegiatan sosialisasi ke Hanura.
”Saya juga sudah membangun komunikasi dengan partai lain seperti Demokrat, PKS, dan PPP. Jadi, saya pikir tidak perlu lagi mendaftar ke partai lain lagi. Apalagi kalau dilihat dari perolehan kursi, tak ada satupun partai yang bisa mengusung sendiri. Sementara saya sudah mendaftar di beberapa partai. Biarlah nanti mereka berkoalisi dan nama saya masuk menjadi pertimbangan koalisi,” kata Direktur Utama Batam Pos ini, Kamis (14/11).
Alasan lainnya, dia tak ingin dikesankan terlalu bernafsu untuk dicalonkan dengan mendaftar ke semua partai. ”Niat saya mengikuti pilkada ini untuk mengabdi dan mentransformasi pikiran, visi dan misi yang saya miliki. Bukan mengejar kekuasaan,” tegasnya.
Kata Candra, jika kelak dirinya disurvei oleh beberapa lembaga survei yang bekerjasama dengan DPP parpol, hal itulah yang menjadi pertimbangan parpol dan dirinya untuk mengikuti tahapan pilkada selanjutnya. ”Dari sana akan diketahui, apakah saya akan terus atau tidak,” ungkapnya.
Candra yang juga Wakil Sekretaris Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Batam itu menambahkan, jika dirinya jadi maju dan dicalonkan partai, ada beberapa keinginan yang akan dia wujudkan.
”Batam ini mestinya lebih dari hari ini. Cita-cita Pak BJ Habibie almarhum untuk menjadikan Batam sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional, seperti terhenti. Ini harus diupayakan terus dan hanya orang yang paham Ilmu Ekonomi yang mampu mewujudkannya,” kata lulusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Riau itu.
Ketua GP Ansor Batam 2012-2016 itu melanjutkan, visi misi yang sudah dia serahkan ke parpol saat mendaftar, tidaklah terlalu muluk. Hampir sama seperti balon lainnya. Hanya saja, pria kelahiran Natuna itu tak mau terjebak janji uthopia, karena kewenangan pemerintah kota dan kabupaten hari ini dibatasi oleh UU.
”Misalnya, kewenangan pemanfaatan laut 0-12 mil menurut UU jadi kewenangan provinsi. Kita tak bisa melewati UU itu. Sebab itulah, sinergi Pemko dan BP Batam salah satu kunci penting,” tutupnya. (jek)
