Anggota DPRD Batam Pertanyakan Keseriusan Pemko Bahas KUA-PPAS

oleh

Kabarkepri.id – APBD Perubahan Kota Batam 2018 tidak kunjung ada kabarnya. Kalangan dewan menuding eksekutif belum menyerahkan dokumen kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) kepada legislatif untuk dibahas. Padahal, ini sudah akhir Agustus.

“Kami belum terima dokumennya (KUA-PPAS-red). Belum ada pembahasan,” kata anggota Komisi III DPRD Batam, Nono Hadi Siswanto, Jumat (24/8).

Politikus Partai Amanat Nasional itu juga mempertanyakan keseriusan Pemko Batam di dalam membahas dokumen yang jadi landasan dalam penyusunan Rancangan APBD-P 2018 ini. Nono juga membandingkan Batam dengan daerah lain di Indonesia, yang sudah selesai membahas, bahkan sudah ketok palu.

“Kita di Batam pembahasan saja belum, sementara daerah lain sudah rampung. Intinya kami mengingatkan pemko agar tidak molor,” tutur Nono lagi.

Selain dokumen KUA-PPAS APBD-P 2018, Pemko Batam ternyata juga belum menyerahkan draf dokumen KUA-PPAS APBD murni 2019. Padahal, lanjut Nono, seharusnya dokumen APBD murni 2019 diserahkan lebih dahulu sebelum KUA-PPAS perubahan. Minimal APBD murni bulan Juni dan Agustus APBD perubahan.

“Ini belum ada yang diusulkan satu pun,” sesalnya.

Molornya pembahasan KUA-PPAS, lanjut Nono, akan berimbas pada pembahasan anggaran. Anggaran yang dibahas di akhir tahun juga tak akan maksimal.

“Kuncinya di KUA-PPAS. Jangan sampai pembahasan di akhir tahun, mengakibatkan pembangunan menjadi asal-asalan,” tegas Nono.

Anggota Komisi III DPRD Batam, Jefri Simanjuntak menyebutkan, seharusnya dokumen KUA-PPAS sudah diserahkan pihak eksekutif kepada legislatif pada pertengahan tahun ini, sehingga bisa dilakukan pembahasan. Sehingga ketika terjadi defisit, bisa diketahui program apa saja yang dipangkas.

Terkait rasionalisasi, Jefri mengaku bukan ranah legislatif. Sebab sesuai mekanimenya, pemko mengusulkan rasionalisasi kepada DPRD, kemudian dilakukan pembahasan dengan DPRD. “Wali kota bisa saja mengusulkan di APBD P, tapi keputusan akhir ada di DPRD,” sebut Jefri.

Belum adanya pembahasan KUA-PPAS menjadi pertanyaan legislatif. Salah satunya menyangkut realisasi pembangunan pokir DPRD Batam lewat reses.
“Sebab sampai saat ini ia melihat belum ada satupun pokir-pokir ini yang sudah direalisasikan Pemko Batam,” tutur dia. (rng)

Respon Anda?

komentar



Source